Tugas Individu Softskill - Ekonomi Koperasi

 KOPERASI

Mata kuliah Ekonomi Koperasi

                                           

 

Nama      : Lola Cristiyanti Marbun

Npm        : 24216089

Kelas       : 2EB17

UNIVERSITAS GUNADARMA

PTA 2017/2018

A. Sejarah Perkembangan Koperasi

Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rodchale pada tahun 1844. Koperasi pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah. Perkembangan koperasi di Rodchale sangat mepengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun diluar Inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris  sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS).  Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9000 orang pekerja.  Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha dibidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News.

The Women’s Cooperative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi, di samping memperjuangkan  hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Beberapa tahun kemudian, koperasi memulai kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar  dan perpustakaan. Perpustakaan koperasi merupakan perpustakaan  bebas pertama di Inggris, sekaligus digunakan untuk tempat berbagai kursus dan pemberantasan buta huruf. Kemudian Women Skill Guild Youth Organization membentuk sebuah pusat yaitu Cooperative Union. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative College di Manchaster yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.

Revolusi industri di Perancis juga mendorong berdirinya koperasi. Untuk mampu menghadapi serangan industri  Inggris, Perancis berusaha mengganti mesin-mesin yang digunakan dengan mesin-mesin yang digunakan dengan mesin modern yang berakibat pada peningkatan pengangguran. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi di Perancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanc.

Charles Fourier (1772-1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan membentuk fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal.  Fakanteres, dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Di dalamnya terdapat juga usaha-usaha kerajinan dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurus perkampungan ini dipilih dari para anggotanya.  Cita-cita Fourier tidak berhasil dilaksanakan karena pengaruh liberalisme yang sangat besar pada waktu itu.

Louis Blanc (1811-1880) dalam bukunya Organization Labour menyusun gagasannya lebih konkrit, dengan mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan nasional. Untuk mengatasinya perlu didirikan social  workshop (etelier sociaux). Dalam perkumpulan ini, para produsen perorangan yang mempunyai usaha yang sama disatukan. Dengan demikian, perkumpulan ini mirip dengan koperasi produsen. Pada tahun 1884, kaum buruh di Perancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Louis Blanc untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi ini kemudian bangkrut.

Disamping negara-negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen  (1818-1888), dan Herman Schulze (1808-1883) di Denmark dan sebagainya.

Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang keseluruh dunia disamping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian Koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1986, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Menurut Sukoco dalam bukunya “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”, badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang, yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895.

Pada hari itu, Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto,  bersama kawan-kawan, telah mendirikan Bank Simpan-Pinjam untuk menolong sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang, yang dikala itu merajalela. Bank Simpan-Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Perbankan, di beri nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden”. Dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih sama dengan Bank Simpan Pinjam para “priyayi” Purwokerto.

Dalam Bahasa Inggris (bagi generasi pasca bahasa Belanda)  sama dengan “the Purwokerto Mutual Loan and Savings Bank for Native Civil Servants”. Para pegawai (punggawa atau ambtenaar) pemerintah kolonial Belanda biasa disebut “priyayi” , sehingga banknya disebut sebagai “bank priyayi”, sehingga banknya disebut sebagai “bank priyayi”. “Gebrakan” Patih Wiriatmadja ini mendapat dukungan penuh asisten Residen Purworkerto E.Sieburg, atasan sang patih.

Tidak lama kemudian, E.Sieburg diganti oleh WPD de Wolf van Westerode yang baru datang dari negeri Belanda, dan ingin mewujudkan cita-citanya menyediakan kredit bagi petani melalui konsep koperasi Raiffeisen. Koperasi tersebut adalah koperasi kredit pertanian yang dicetuskan Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Jerman dan dipelajari de Wolf van Westerrode selama ia cuti di negeri itu. De Wolf van Westerrode memperluas lingkup dan jangkauan “De Poerworkerto Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” sampai ke desa-desa dan mencakup pula kredit pertanian, sehingga pada tahun 1896 berdirilah “De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Lnadbouw Creditbank” atau Bank Simpan Pinjam dan Kredit Pertanian tersebut dan sekaligus sebagai perwujudan gagasan membangun koperasi, maka didirikanlah Lumbung-Lumbung Desa dipedesaan Purworkerto. Lumbung desa adalah lembaga simpan-pinjam para petani dalam bentuk bukan uang, namun in-natura (simpan padi, pinjam uang). Maklum satu abad yang silam uang tunai teramat langka di pedesaan.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Patih Wiriaatmadja telah mendirikan “ De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” alias “bank priyayi”  pada tahun 1895. Kemudian pada tahun 1896, atas prakasa de Wolf van Westerrode  berdirilah “De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredit Bank” beserta lumbung-lumbung desa”-nya . Namun, benarkah bank priyayi serta lumbung-lumbung desa merupakan perintis koperasi?

Perlu diingat bahwa Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi tahun 1915, yaitu dengan diterbitkannya “Verordening op de Cooperative Vereninging”, Kononklijk besluit 7 April 1915, Indisch Staatsblad No.431. Peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan Undang-undang Koperasi Negeri Belanda menurut Staatsblad tahun 1876 No.277. Jadi, karena perundang-undangan koperasi baru ada pada tahun 1915, maka pada tahun 1895 badan hukum koperasi belum dikenal di Indonesia.

Pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr.JH.Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki, apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Hasilnya diserahkan kepada Pemerintah pada bulan September 1921, dengan kesimpulan bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Seiring maka pada tahun 1927 dikeluarkanlah Regeling Indlansche Cooperative Vereenigingen (sebuah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku bagi golongan bumi putra). Untuk menggiatkan pergerakan koperasi yang diatur menurut Peraturan Koperasi 1927, pada akhir tahun 1930 didirikanlah Jawatan Koperasi. Jawatan Koperasi waktu itu dipimpin oleh Prof.J.H.Boeke. Sejak lahirnya, Jawatan Koperasi (1930-1934) masuk dalam lingkungan Departemen BB (Departemen Dalam Negeri). Kemudian pada tahun 1935, Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen EZ (Departemen Kehakiman).

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebgai Hari Koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Dalam proses perjuangan gerakan koperasi, pada tahun 1951 di Jawa Barat dan Sumatera Utara didirikan badan-badan koordinasi yang merupakan badan penghubung cita-cita antar koperasi serta merupakan sumber penerangan dan pendidikan Bank Propinsi Jawa Barat yang dimaksudkan untuk mengadakan pemusatan usaha dalam jasa keuangan bagi gerakan koperasi di Jawa Barat.

Pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimipin. Sejak saat itu,langkah-langkah mempolitikkan koperasi mulai tampak.

Pada tahun 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14tahun 1965, dimana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksana UU baru. Perlu diketahui bahwa, pada tahun yang sama pula terjadi pemeberontakan Gerakan Tiga Puluh September yang digerakkan  Partai Komunis Indonesia (G 30 S/ PKI), yang berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi.

Kemudian, pada tahu 1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok –Pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penerbitan organisasi koperasi. Keharusan menyesuaikan diri dengan UU tersebut mengakibatkan penurunan jumlah koperasi, dari sebesar 64.000 unit (45.000 unit diantaranya telah berbadan hukum) tinggal menjadi 15.000 unit. Selebihnya tidak dapat menyesuaikan diri. Pada tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Disamping UU.No. 25 tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995  tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Peraturan Pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan sektor riil.

B. Definisi Koperasi

Menurut para ahli diantaranya:

A. Menurut Chaniago :

Arifinal Chaniago (1984) mendefiniskan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

B. Menurut Hatta:

Koperasi menurut Moh. Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan “Koperasi adalah usaha bersama  untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang".

C. Menurut UU No.25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

C. TUJUAN KOPERASI

Dalam UU NO.  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur  berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan  terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah tujuan utama koperasi menjadi pelayan usaha.  Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur.  Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh.  Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya).  Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang atau jasa tetap (tidak naik) maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang atau jasa untuk kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya meningkat pula.

Dalam kondisi seperti di Indonesia, dimana pendekatan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan top-down-approach, banyak koperasi dengan sejumlah anggota yang kurang mempunyai  hubungan ekonomi satu sama lain. Dalam kata lain partisipasi anggota terhadap koperasinya masih relatif kecil sehingga sukar untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan daripada koperasi.

Selanjutnya, fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

•         Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan  kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
•     Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
•    Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
•       Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asaz kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

D. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip koperasi.  Berikut ini disajikan 7 prinsip koperasi yang paling sering dikutip.

•          Prinsip Munkner
•          Prinsip Rochdale
•          Prinsip Raiffeisen
•          Prinsip Herman Schulze
•          Prinsip ICA (International Cooperative Allience)
•          Prinsip koperasi Indonesia versi UU No. 12 Tahun 1967, dan
•         Prinsip koperasi Indonesia versi UU No. 25 Tahun 1992.

PRINSIP MUNKNER

Hans H Munkner mencarikan 12 prinsip koperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :

No.  Gagasan Umum                                                                           Prinsip Koperasi

1.  Berdasarkan kesetiakawanan                                                          1.  Keanggotaan bersifat                                                                                                                                    Sukarela (voluntarily                                                                                                                              membership) (selfhelp based on solidarity)                                                              2.  Keanggotaan                                                                                                                                               terbuka                                                                                                                              (open membership)

2.Demokrasi                                                           (democracy)                                                                                           3.  Pengembangan anggota                                                                                                                            (member promotion)

3. Kekuatan modal tidak diutamakan (neutralized capital)

4. Ekonomi   (economy)                                                                                               4. Identitas sebagai                                                                                                                                       pemilik                                                                                                                                                    dan pelanggan (Identity                                                                                                                          of co-owners                                                                                                             and customers )

5. Kebebasan (liberty)                                                                                                                                                                                                                                    5 .  Manajemen dan                                                                                                                                     pengawasan dilaksanakan                                                                                                                            secara demokratis                                                             (democratic management and control)

6. Keadilan (equity)                                                                                6.     Koperasi sebagai                                                                                                                                   kumpulan orang-                                                                                                                                                                 orang                                                                                                                            (personal cooperation)

7.   Modal yang berkaitan                                                                                                                    dengan Aspek sosial tidak                                                                                                   dibagi (indivisible social capital)

8.   Efisiensi ekonomi dari                                                                                                                           perusahaan                                                                                                                                                                                                                           (economic efficiency of   the  cooperative enterprise)

9.  Perkumpulan dengan sukarela (voluntarily association)

7. Memajukan kehidupan sosial melalui                                               10.   Kebebasan dalam      pendidikan (social advancement through education)                          pengambilan                 dan penetapan tujuan   (autonomy in goal  setting and                                                                                                               decision making)

11.  Pendistribusian                                                                                                                                      yang adil  dan                                                                                                                               merata akan hasil-hasil                                                                                                                                                           ekonomi                                                                                               (fair and just distribution of economic                                                              result)

12.      Pendidikan anggota (member  education)

PRINSIP ROCHADALE

Prinsip-prinsip Rochadale pada awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochadale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip Rochadale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Penyesuaiannya dilakukan oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial-budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Adapun unsur-unsur prinsip Rochadale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut :

• Pengawasan secara demokratis (democratic control).
• Keanggotaan yang terbuka  (open membership).
• Bunga atas modal dibatasi (a fixed or limited interest on capital).
• Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota (the distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases).
• Penjualan sepenuhnya dengan tunai (trading strictly on a cash basis).
• Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan  (selling only pure and unadulterated goods).
• Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi  (providing the education of the members in cooperative principles).
• Netral terhadap politik dan agama (political and religious neutrality).

PRINSIP RAIFFEISEN

Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) adalah walikota Flammersfelt di Jerman. Keadaan perekonomian yang buruk di Jerman. Pada saat itu, khususnya dalam bidang pertanian, membuat F.W. Raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan “bank rakyat”. Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

•      Swadaya
•        Daerah kerja terbatas
•       SHU untuk cadangan
•       Tanggung jawab anggota tidak terbatas
•       Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
•       Usaha hanya kepada anggota
•        Keanggotaan atas dasar watak bukan uang

PRINSIP SCHULZE

Dikota lain di Jerman, Delitzsch, seorang ahli hukum yang bernama Herman Schulze (1800– 1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan pengusaha kecil seperti pengrajin, wirausahawan industri kecil, pedagang eceran, dan jenis usaha lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Sechulze adalah mengembangkan gagasan koperasi bagi pengusaha kecil. Prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

•   Swadaya

Swadaya atau kekuatan atau usaha mandiri mengandung makna bahwa para petani harus dapat mengatasi kesulitan dengan kekuatannya sendiri tanpa batuan dari manapun asalnya.

• Daerah kerja tak terbatas

Prinsip ini mengandung arti bahwa daerah operasi dari koperasi terbatas pada daerah dimana masing-masing anggota saling mengenal dengan baik.

• SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

Seluruh SHU yang diperoleh koperasi dipergunakan dalam memperkuat modal koperasi.

• Tanggung jawab anggota terbatas

Prinsip ini menekankan bahwa apabila koperasi menderita kerugian maka kerugian menjadi tanggungan anggota.

• Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

Makna dari prinsip ini bahwa pengurus tidak memperoleh gaji atau imbalan jasa dari koperasinya, sebab pengurus harus dipilih dari anggota. Koperasi harus memperjuangkan kepentingan anggota, yang berarti juga kepentingan pengurus.

•  Usaha tidak terbatas tidak hanya kepada anggota

Prinsip Raiffeisen menekankan hal ini dimana koperasi hanya melayani anggotanya, sebab tanggung jawab anggota yang tidak terbatas. Sedangkan koperasi yang dikembangkan Herman Schulze, koperasi tidak hanya melayani anggota tetapi juga yang bukan anggota.

PRINSIP ICA

ICA (International Cooperative Alliance) yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi di dunia. Salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan ide-ide koperasi diantara negara-negara anggotanya. Dalam kegiatannya, ICA selalu mendiskusikan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian, sosial, dan politik yang berkembang pada saat itu.

Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi dirinci sebagai berikut :

• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat (open and voluntarity memebership)
• Kepimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (democratic control- one member one vote)
• Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada (limited interest of capital)
• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus (promotion of education)
• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional (intercooperative network).

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI INDONESIA

UU.NO.12 Tahun 1967

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar Koperasi menurut UU No.12 Tahun 1967, adalah sebagai berikut:

• Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
• Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
• Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota.
• Adanya pembatasan bunga atas modal.
• Mengembangkan kesejahteraan atas anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
• Usaha dan ketatalaksanaan bersifat terbuka.
• Swadaya, swaskarta,  dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

UU.No.25 Tahun 1992

Prinsip-prinsip koperasi  menurut UU No.25 Tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

•            Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi namun harus atas dasar kesadaran sendiri. Sifat keterbukaan  mengandung makna bahwa didalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi  dalam bentuk apapun.

•        Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti :

      1.  Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dan

       2.  Anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

•  Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

           Makna dari prinsip ini adalah sebagai berikut :

a)   Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota  tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota koperasinya, tetapi berdasarkan konstribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain, semakin banyak seorang anggota  melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima.

b)     Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nila-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

•         Pemberian batas jasa yang terbatas pada modal

Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun juga sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

        Dengan demikian, jasa atau bunga adalah “terbatas” mengandung makna:

1)  Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (profit motive) akan tetapi dipergunakan untuk “kemanfaatan” anggota (benefit motive) dan
2)  Jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

•                 Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri  dalam pengelolaan usaha dan organisasi.

•        Pendidikan perkoperasian

Makna dari prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Disadari, dengan hanya kualitas SDMK yang baiklah maka cita-cita atau tujuan dapat diwujudkan.

•  Kerjasama antar koperasi

Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dicapai secara optimal. Kerjasama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.  Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat “strategi” dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal “Synergy” yang salah satu aplikasinya adalah kerjasama antar dua organisasi atau perusahaan. Menurut Aaker David (1988), sebuah sinergi terjadi ketika suatu bisnis mempunyai keuntungan atau keunggulan karena berkaitan dengan bisnis lain dalam perusahaan yang sama. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerjasama antar koperasi ini berjalan dengan baik, misalnya kerja sama dalam promosi hasil-hasil produksi  anggota koperasi, kerjasama dalam penetrasi pasar, kerja sama dalam tukar-menukar informasi bisnis, dan sebagainya.

E. Dasar Hukum Pembentukan Koperasi

    Orang atau masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus memahami maksud dan tujuan  koperasi, serta kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebenar-benarnya bagi mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi  adalah sebagai berikut:

•        Orang-orang yang mendirikan dan yang menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Hal ini mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan  kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani, terlibat masalah, atau sengketa hukum baik dalam bidang perdata ayaupun pidana. Juga termasuk orang-orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.
• ·             Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi  diartikan bahwa, usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
•      Modal sendiri harus tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan,fasilitas, dan  pinjaman pihak luar.
• ·              Kepengurusan atau manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi pengelolan koperasi.

  

 DAFTAR PUSTAKA 

Sitio, Arifin.2001.Koperasi : Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga.